Warga NU Harus Tahu! Ini Imbauan Politik PCNU Kota Bekasi

Kiai Zamakhsyari Abdul Majid

Beberapa bulan yang lalu, Redaksi Media nubekasi.id berkesempatan mewawancarai Ketua PCNU Kota Bekasi, KH Zamakhsyari Abdul Majid.

Jawaban-jawaban yang dilontarkan kiai yang juga Ketua Umum MUI Kota Bekasi ini, sangat relevan dengan situasi dan kondisi politik dalam negeri akhir-akhir ini.

Berikut wawancara Aru Elgete dengan KH Zamakhsyari Abdul Majid.

Kiai, bagaimana dengan para ulama yang terlibat dalam kampanye politik praktis?

Nah (soal itu), maka kita berbicara soal fiqh ad-di’ayah. Yaitu pemahaman tentang kampanye, atau bisa juga disebut dengan fiqh (pengetahuan) propaganda.

Orang kalau kampanye pasti berusaha melakukan berbagai propaganda (dengan segala cara) agar yang didukungnya itu menang dan menduduki kekuasaan. Nah ini tidak kita inginkan.

Kalau pun ingin berkampanye, lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Tidak dengan menyalahkan, membenci, menyudutkan, bahkan memfitnah orang lain.

Bagaimana Politik NU itu sendiri, Kiai?

NU itu bukan partai politik. NU itu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan atau dalam bahasa arab  disebut jam’iyah diniyah ijtima’iyah

Namun demikian, bukan berarti NU anti-politik. Justru warga NU harus mengerti dan paham tentang politik. Yaitu politik keumatan, politik kemasyarakatan.

Artinya bagaimana NU mampu membawa dan mengarahkan umat, serta peduli kepada masyarakat dengan memberikan ilmu melalui pendidikan-pendidikan formal maupun nonformal. Itulah politik NU. Politik yang berbicara tentang kebangsaan demi kepentingan keutuhan negara.

Tetapi bukan politik praktis atau politik kekuasaan?

Nah, politik NU bukan seperti itu. Jadi politik praktis itu adalah politik yang berorientasi pada kekuasaan.

NU tetap harus memberikan pencerahan kepada umat, menjelaskan bagaimana politik itu supaya kita sebagai warga NU tidak tertipu oleh para pemain politik.

Maka, dalam hal memilih pemimpin diserahkan kepada individu masing-masing.

Bagaimana kriteria pemimpin yang mesti dipilih warga NU?

Kita sudah tahu dalam agama bahwa pemimpin itu yang sesuai dengan keempat sifat Rasulullah. Yaitu orang yang selalu berkata jujur (shiddiq), bertanggung jawab (amanah), transparan (tabligh), dan memiliki intelektualitas yang lebih (fathonah). Itulah kriteria pemimpin yang harus kita pegang dalam hal memilih pemimpin.

Kiai, apakah NU membutuhkan payung politik?

Betul.

Dalam proses dakwahnya, secara keorganisasian dan kelembagaan, NU punya dan membutuhkan payung politik.

Sebab kalau tidak punya payung politik, maka kita akan sangat mudah digerus oleh kekuatan politik di luar NU nantinya.

Maksudnya, kiai?

Artinya, kalau ada warga NU yang ingin menjadi pejabat publik, maka kita harus berikan apresiasi. Tapi dengan catatan harus berpihak kepada NU. Membantu mengembangkan dakwah NU.

Kalau mengeluarkan undang-undang, misalnya, harus yang sesuai dengan garis kebutuhan NU. Sebab NU itu selalu berpikir bagaimana kemaslahatan umat harus didahulukan.

Jadi sangat bagus sekali jika ada warga NU yang menjadi anggota DPR, menjadi pemimpin daerah, gubernur, walikota, bahkan presiden, itu bagus dan itu harus kita dukung.

Karena berarti kekuasaan politik itu bisa digunakan untuk kemaslahatan dalam menunjang kiprah NU agar terus menciptakan suasana kondusif di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baik, cukup. Terima kasih, Kiai.

Iya, sama-sama.