Pesantren Sebagai Sarana Pendidikan Umat Islam
Oleh: DR. KH. Zamaksyari Abdul Majid, MA., Ketua PCNU Kota Bekasi
Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh di kalangan masyarakat pedesaan. Pertumbuhannya adalah hasil refleksi kiai dan masyarakat terhadap kebutuhan lingkungan sekitar. Di samping sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren diharapkan mampu berperan sebagai lembaga sosial-kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan inovasi serta menjadi pionir dalam pemberdayaan masyarakat.
Pesantren yang sudah lama tumbuh di tanah air menjadi potensi besar mengingat sifat dan watak kepribumian pesantren mampu menjadikannya survive hingga saat ini. Hal itu disebabkan tata nilai yang terbangun antara kiai, santri dan masyarakat yang saling mendukung dan mengambil peran sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tentu tata nilai yang demikian harus dipelihara dan dikembangkan demi menjaga eksistensi pesantren.
Berperan sebagai lembaga sosial, pesantren diharapkan mampu menjadi instrumen yang dapat menunjang pemerataan pembangunan sekaligus menjadi mediator dan mobilisator gagasan sampai pada aksi pembangunan di satu daerah. Untuk sampai pada raihan tersebut, pesantren mutlak harus menyiapkan para santri melalui pelatihan-pelatihan agar di kemudian hari tidak asing dengan bidang-bidang lain di luar agama.
Dalam perjalanan sejarahnya, pesantren juga turut berperan bahkan menjadi pusat gerakan perlawanan mengusir penjajah. Dalam pada itu, termuat substansi ghirah peranan pesantren yang kontekstual dan tidak eksklusif dan bahkan cenderung revolusioner dengan Resolusi Jihad yang diserukan Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy’ari yang mewajibkan muslim mukalaf yang dalam jarak tertentu wajib angkat senjata.
Dalam GBHN, disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah: meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, terampil, dan sehat jasmani-rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan mempertebal semangat semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.
Caranya, adalah dengan menciptakan iklim belajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Sebab, pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karenanya maka pendidikan adalah tanggungjawab bersama.
Selayaknya pesantren mampu menjawab espektasi tujuan serta harapan pendidikan yang telah digariskan GBHN. Lebih dari itu, pesantren diharapkan dapat menjelmakan agama sebagai kekuatan rohani dan sosial dalam proses transformasi menuju masyarakat yang beradab, adil, dan makmur.
Umat Islam di dunia pernah mengalami kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban hingga dikagumi oleh bangsa-bangsa lain baik di Timur maupun di Barat. Kiblat peradaban dan kebudayaan dunia pernah menghadap ke negara-negara Islam di Timur Tengah, sehingga dunia Barat berusaha dan berlomba-lomba mengejar ketertinggalan mereka. Itu adalah kisah masa lalu dan kini kisah tersebut justru berkebalikan.
Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 134: “Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakan dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.”
Kita berharap apa yang dimiliki umat Islam pada abad pertengahan kembali didapat umat Islam di Indonesia. Melalui pesantren, keinginan ini tidak mustahil dapat dicapai. Santri-santri Indonesia harus menjadi fa’il (subjek pembangunan), bukan lagi maf’ul (objek pembangunan/ penonton). Kita mengharapkan santri yang memiliki kompetensi dalam ilmu agama sekaligus teknologi (ilmu dunia).
Ciri khas yang dimiliki sistem pendidikan pesantren dapat menjadi sub sistem pendidikan nasional. Rumusannya secara konkrit dimasukkan dalam GBHN yang telah disusun MPR pada 1993. Masuknya pesantren dalam GBHN bukanlah suatu hal yang berlebihan, mengingat peran pesantren dalam dialektika sejarah bangsa Indonesia yang cukup kontributif. Pesantren telah berperan sejak sebelum, selama, dan setelah penjajahan.
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pola pendidikan pesantren sangat baik untuk Indonesia, dan oleh karenanya maka perlu dipertahankan. Hal itu dikonkretkan dalam UU Pokok Pendidikan Nomor 4 tahun 1950 dan Nomor 12 tahun 1954 bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
Kelebihan yang dimiliki pesantren, seperti minimnya akses santri untuk melakukan tindakan amoral atau kriminal, jangan lantas membuat pesantren lupa diri. Sebab, masih ada stigma di masyarakat bahwa pesantren itu identik dengan tradisional, konservatif, ortodok, mengkultuskan kiai, tertutup terhadap arus informasi, dan terlalu mementingkan kehidupan akhirat. Itulah PR kita, bagaimana kita mempertahankan yang lama yang sudah baik dan mengadopsi yang baru yang lebih baik.
