Kiai Said Ingin NU Jadi Pemegang Kebijakan

Suasana Silaturahim dan Inaugurasi Alumni MKNU di Islamic Centre Bekasi

Nahnu ashabul haq. Al-haqqu diini, wal haqqu wathoni. Kami pemilik kebenaran. Benar dalam cara beragama, dan benar dalam bernegara.

Demikian diungkapkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang kemudian diikuti oleh Alumni Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) se-Jawa Barat, di Islamic Centre KH Noer Ali Bekasi, Kamis (11/4).

Menurutnya, warga NU sudah benar. Kiai Said pun memberikan alasan yang menguatkan pernyataan bahwa NU adalah pemegang kebenaran. Baik dalam beragama, maupun bernegara.

"Kita ini pemegang kebenaran," kata Kiai Said berkali-kali mengingatkan alumni MKNU yang datang dari berbagai wilayah; Purwakarta, Subang, Depok, Karawang, dan Bekasi. 

Namun, kiai kelahiran Cirebon ini mengatakan bahwa sekalipun NU pemegang kebenaran, tapi NU belum memegang kebijakan. Sehingga suara-suara yang dikeluarkan NU, akan sulit didengar dan berpengaruh.

"Saya ini Ketum PBNU, membela Palestine misalnya, tidak akan ada yang mendengarkan. Tapi coba kalau suara untuk membela Palestine itu berasal dari istana. Pasti didengar," jelas Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Jakarta ini.

Begitu pula halnya, UU Pesantren. Kiai Said menekankan, jika PBNU yang menyuarakan agar pesantren diperhatikan oleh pemerintah, tidak akan didengar. Berbeda jika yang mengusulkan itu adalah presiden atau wakil presiden. 

"Pasti didengar dan kemudian nanti disetujui oleh DPR," terang Doktor bidang Aqidah dan Filsafat jebolan Universitas Ummul Quro, Makkah, Arab Saudi ini.

Maka, lanjutnya, NU tidak hanya akan menjadi pemegang kebenaran dalam beragama dan bernegara saja.

"Tapi kita ini ashabul haq juga ashabul qoror. Kita pemilik kebenaran, dan kita juga pemilik kebijakan," pungkas Kiai Said. (Aru Elgete)