HTI Patuhi Pancasila, Tapi...

Sri Yunanto pada Forum Diskusi Publik 

Indonesia merupakan negara demokrasi. Elemen paling mendasarnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, penguasa dalam negara demokrasi bukan presiden tapi rakyat.

Demikian disampaikan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Sri Yunanto pada Forum Diskusi Publik bertajuk Ormas Pancasila Berdaya, Untuk Indonesia Digdaya, di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center, Jalan KH Noer Ali, Kota Bekasi, Jumat (23/3).

"Rakyat itu selain sebagai civil society, tapi juga political society yang nantinya memilih pemimpin politik dalam sebuah negara. Karenanya di dalam demokrasi, ormas harus berdaya. Kalau ormas tidak berdaya, kemudian hanya pemimpinnya saja yang berdaya, maka negara akan berubah bentuk menjadi otoriter," katanya.

Dalam negara Indonesia, kebebasan menjadi salah satu pilar penting. Hak-hak rakyat menjadi prioritas utama. Namun, lanjut Sri Yunanto, pemerintah juga punya hak untuk melindungi dan menjaga kedaulatan NKRI.

"Komponen penting dalam demokrasi adalah kebebasan untuk berserikat. Nah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada saat pendirian sudah ada izin maka dipersilakan. Karena di atas kertas, mereka itu patuh terhadap ideologi negara, tapi dalam kegiatannya disisipi ideologi anti-Pancasila," ungkap penulis buku Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Selain Sri Yunanto, hadir pula Kepala Kesbangpol Kota Bekasi M Abdillah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi KH Abdul Manan, dan perwakilan dari organisasi kemasyarakatan serta beberapa organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama (NU). Yakni Ikatan Pelajar NU (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Dialog publik ditutup dengan Deklarasi Ormas Pancasila Bekasi untuk bersama-sama mampu menjaga dasar negara dari ormas yang anti-Pancasila. Deklarasi itu dipimpin oleh Ketua GP Ansor Kota Bekasi Muhammad Jupri. (Aru Elgete)